Revitalisasi Kelar Akhir 2026, BLK Simalungun akan Tampung 1.000 Orang per Tahun

Gedung BLK milik Pemprov Sumut di Jalan Mawar Huta 1 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, terbakar, Kamis 3 Februari 2022.

SUMUTNOMICS.COM | Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun rampung pada Desember 2026. Mulai 2027, BLK itu akan mampu melatih 1.000 orang setiap tahun lewat berbagai program peningkatan keterampilan kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon menyebut revitalisasi ini sebagai salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan.

“Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai,” ujarnya, Kamis (22/10).

Menurut Illyan, revitalisasi ini merupakan bagian dari program prioritas bidang pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan. BLK Simalungun dikonsep dengan sistem berasrama (boarding) yang mampu menampung 100 peserta pelatihan.

Dengan kapasitas itu, BLK ditarget dapat melatih 1.000 orang per tahun. Pada 2027, sebanyak 18 kejuruan direncanakan tersedia untuk membekali peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sejumlah kejuruan yang akan dibuka antara lain operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLK Simalungun merupakan satu dari dua PSD yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program strategis lainnya adalah perlindungan tenaga kerja rentan.

Selain dua program itu, lanjut dia, Disnaker Sumut juga Dinas Ketenagakerjaan Sumut mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan lewat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan pelayanan bagi tenaga kerja di Sumut.

Illyan menyebut kolaborasi itu sebagai sebuah terobosan. Lewat skema ini, pengawas ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam membina dan memeriksa berbagai temuan di lapangan.

“Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota,” kata Illyan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *