Ayu Safitri Telusuri Potensi Pajak Perusahaan Lewat Pansus PAD DPRD Labusel

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya dengan menetapkan target penerimaan. DPRD Labuhanbatu Selatan memilih turun langsung ke lapangan untuk melihat potensi penerimaan sekaligus memastikan kewajiban perpajakan perusahaan berjalan sesuai ketentuan.

Langkah itu dilakukan Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Labuhanbatu Selatan melalui kunjungan ke PT ATM dan PT Nubika Jaya, Senin (7/9/2026). Ketua Pansus dari Partai Perindo, Ayu Safitri, mengatakan kunjungan tersebut diperlukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi kegiatan usaha di lapangan serta membuka ruang komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Di PT ATM, Pansus membahas sejumlah objek pajak, antara lain pajak reklame, Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non-PLN atau genset, PBB, dan BPHTB. Dari pembahasan bersama perusahaan dan Bapenda, diketahui kewajiban pajak reklame 2025 telah dibayarkan oleh manajemen sebelumnya, sedangkan kewajiban 2026 belum dibayarkan. Pansus juga meninjau persoalan penggunaan ABT, rencana perusahaan membuat titik ABT artesis, serta penggunaan dua unit genset yang salah satunya tidak beroperasi.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke PT Nubika Jaya. Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas 2.199 hektare yang seluruhnya merupakan lahan produksi kelapa sawit. Berdasarkan keterangan perusahaan, kewajiban BPHTB telah dibayarkan pada 2019, pajak reklame telah dipenuhi, sementara kewajiban ABT untuk tiga titik juga telah dibayarkan sesuai ketentuan. Untuk PPJ Non-PLN, perusahaan menyampaikan hanya menggunakan genset berskala rumah tangga.

Menurut Ayu, optimalisasi PAD perlu dilakukan secara proporsional. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi penerimaan dan memastikan kepatuhan, tetapi pada saat yang sama memberikan kepastian aturan kepada dunia usaha.

“PAD yang kuat bukan sekadar tentang seberapa besar penerimaan yang diperoleh, tetapi bagaimana setiap potensi dapat dikelola secara tertib, adil dan transparan untuk dikembalikan menjadi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo memiliki komitmen terhadap perekonomian. Oleh karena itu, diantaranya kami akan sangat berfokus pada peningkatan PAD. Sehingga, ekonomi daerah dapat bergerak dengan lebih optimal dan memberi manfaaf sebesar-besarnya bagi kepentingan publik,” ujarnya.

Dari dua kunjungan tersebut, Pansus memperoleh sejumlah data dan informasi untuk menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan PAD. Bagi Ayu, pendataan yang akurat dan komunikasi yang terbuka menjadi penting agar peningkatan penerimaan daerah dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, PAD tidak hanya menjadi angka dalam anggaran, tetapi dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.