Hadapi Ancaman Cuaca, Pemprov Sumut agar Percepat Proyek Pengendalian Banjir

SUMUTNOMICS.COM | Medan – Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Makmur Marpaung, mendesak pemerintah provinsi mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur pengendalian banjir yang belum rampung. Percepatan diperlukan untuk mengurangi risiko banjir dan longsor menjelang peningkatan curah hujan pada November 2026.

Makmur mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tetapi juga harus memastikan setiap proyek selesai tepat waktu, memenuhi standar teknis dan berfungsi optimal untuk melindungi masyarakat.

“Pekerjaan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing sungai dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air harus dipercepat. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru belum selesai ketika banjir kembali terjadi,” kata Makmur, Senin (12/10).

Menurut Makmur, kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu dilakukan sejak dini melalui percepatan pembangunan fisik, pemetaan daerah rawan bencana, pembersihan saluran air serta koordinasi lintas pemerintahan. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah terkait menyampaikan perkembangan proyek secara terbuka, termasuk progres pekerjaan, kendala di lapangan dan target penyelesaian.

Berdasarkan program prioritas Pemprov Sumut tahun 2026, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir mencakup target pembangunan tanggul sepanjang 3.100 meter, penguatan tebing sungai sepanjang 3.195 meter dan normalisasi sungai sepanjang 19.300 meter.

Program tersebut tersebar di berbagai daerah. Antara lain Kabupaten Langkat, Batubara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah penguatan tebing Sungai Batang Serangan di Kabupaten Langkat dengan anggaran Rp45 miliar dan rencana pembangunan tanggul sepanjang 800 meter. Adapun di Kabupaten Tapanuli Tengah, pekerjaan pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing serta pembangunan sabo dam untuk menahan material sedimen dari wilayah hulu.

Makmur meminta pemerintah memerioritaskan pekerjaan di kawasan rawan banjir, terutama daerah yang pernah mengalami banjir bandang dan kerusakan infrastruktur sungai. Hambatan administrasi, pengadaan, teknis dan koordinasi antarinstansi, menurut dia, harus segera diselesaikan tanpa mengabaikan kualitas konstruksi dan keselamatan pekerja.

“Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata di lapangan. Pemerintah perlu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Desakan percepatan proyek ini juga berkaitan dengan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam prediksi curah hujan bulanan November 2026, sejumlah wilayah di Sumut diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 100–300 milimeter per bulan.

Wilayah tersebut antara lain Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Toba serta Kota Medan dan sejumlah daerah lainnya.

Sementara itu, curah hujan kategori tinggi, yakni 300–500 milimeter per bulan, diprediksi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan dan beberapa wilayah Kepulauan Nias.

BMKG juga memerediksi musim hujan 2026/2027 mulai berlangsung di sebagian wilayah Indonesia pada November. Namun, awal musim hujan dapat berbeda di setiap daerah sehingga penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Makmur meminta informasi prakiraan cuaca itu menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan, bukan sekadar peringatan rutin. Pemerintah, kata dia, perlu mengintegrasikan informasi cuaca dengan kondisi lapangan, terutama di daerah aliran sungai, permukiman di bantaran sungai, lereng rawan longsor dan wilayah yang memiliki riwayat bencana.

Ia juga mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pemerintah kabupaten dan kota memeriksa kesiapan personel, peralatan evakuasi, jalur penyelamatan, tempat pengungsian serta sistem peringatan dini. Pembersihan drainase dan saluran air secara berkala juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.

“Mitigasi tidak boleh menunggu bencana terjadi. Kita harus menggunakan waktu yang tersedia untuk memperbaiki infrastruktur, mempersiapkan personel, dan memastikan masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat muncul,” katanya.

Makmur menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus disertai pengawasan ketat dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta instansi terkait. Proyek yang belum selesai perlu dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan dan urgensinya agar sumber daya dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Pemprov Sumut juga diminta menetapkan target penyelesaian yang jelas sekaligus menyiapkan langkah darurat untuk menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem. Dengan langkah-langkah itu pembangunan dan pemulihan infrastruktur diharapkan tidak sekadar mengejar realisasi anggaran, tetapi juga meningkatkan keselamatan masyarakat Sumut.