Bobby Nasution Ajukan Lima Prioritas Pembangunan Sumut ke Bappenas

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan lima prioritas pembangunan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Usulan tersebut meliputi pengembangan RSU Haji Medan berstandar internasional, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, penguatan kawasan industri, dan pemulihan pascabencana.

Bobby menyampaikan usulan itu saat bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Sumut.

Fokus pada Konektivitas dan Investasi

Bobby mengatakan, Sumut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sumut tumbuh 5,06 persen dengan nilai PDRB mencapai Rp341,05 triliun.

Pemprov Sumut memprioritaskan konektivitas, hilirisasi, dan integrasi kawasan ekonomi untuk mendorong investasi serta membuka lapangan kerja. Selain RSU Haji Medan dan Kepulauan Nias, pemerintah mengusulkan penguatan koridor industri dan logistik Belawan-Kualatanjung-Seimangkei serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028.

Kepulauan Nias dan RSU Haji Jadi Perhatian

Bobby menilai pembangunan Kepulauan Nias masih menghadapi kendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi di sektor pariwisata, kelautan, perikanan, dan perkebunan.

Pemprov Sumut mengusulkan program afirmasi pembangunan Kepulauan Nias pada 2027–2029. Program ini mencakup penguatan layanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi lokal, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.

Pemerintah provinsi juga meminta dukungan Bappenas untuk mempercepat pembiayaan pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional. Proyek tersebut berpeluang memperoleh pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dari Pemerintah Korea Selatan.

Bobby menyebut percepatan proses diperlukan karena perjanjian kerja sama Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026. Pemprov Sumut telah mengajukan usulan agar proyek tersebut masuk kembali dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2025–2029.

Di sektor industri, Pemprov Sumut mendorong integrasi Belawan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai pusat konektivitas internasional, dan Seimangkei sebagai pusat hilirisasi. Pemerintah juga meminta Bappenas mengoordinasikan penyelesaian hambatan lintas kementerian dalam program pemulihan pascabencana.

Bobby berharap dukungan pemerintah pusat disertai kepastian pendanaan, pembagian tanggung jawab, dan target pelaksanaan yang terukur. Ia juga mendorong integrasi pembangunan Sumut dengan provinsi lain di Sumatera untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional.