Makmur Marpaung Desak Pemprov Sumut Percepat Proyek Pengendalian Banjir

Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara Makmur Marpaung mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian proyek pengendalian banjir yang belum rampung. Percepatan tersebut penting untuk mengurangi risiko banjir dan longsor menjelang peningkatan curah hujan pada November 2026.

Makmur, yang juga menjabat Ketua DPW Partai Perindo Sumut, meminta pemerintah memastikan setiap proyek berjalan sesuai jadwal, memenuhi standar teknis, dan berfungsi optimal untuk melindungi masyarakat.

“Pekerjaan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing sungai dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air harus dipercepat. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru belum selesai ketika banjir kembali terjadi,” ungkap Makmur di sela-sela perayaan HUT ke-12 Perindo di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan,, Sabtu (10/10/2026).

Proyek Pengendalian Banjir Sumut

Berdasarkan program prioritas Pemprov Sumut 2026, pemerintah menargetkan pembangunan tanggul sepanjang 3.100 meter. Program tersebut juga mencakup penguatan tebing sungai sepanjang 3.195 meter dan normalisasi sungai sepanjang 19.300 meter.

Pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Langkat, Batubara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah penguatan tebing Sungai Batang Serangan di Kabupaten Langkat. Proyek senilai Rp45 miliar tersebut mencakup rencana pembangunan tanggul sepanjang 800 meter.

Sementara itu, proyek pengendalian banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi normalisasi sungai, pembangunan tanggul, penguatan tebing, dan pembangunan sabo dam untuk menahan material sedimen dari wilayah hulu.

Makmur meminta pemerintah memprioritaskan pekerjaan di kawasan rawan banjir, terutama wilayah yang pernah mengalami banjir bandang dan kerusakan infrastruktur sungai.

Ia juga mendorong penyelesaian kendala administrasi, pengadaan, teknis, dan koordinasi antarinstansi tanpa mengabaikan kualitas konstruksi serta keselamatan pekerja.

“Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata di lapangan. Pemerintah perlu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan,” kata Makmur.

Waspadai Curah Hujan November 2026

Makmur juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan curah hujan pada November 2026.

Berdasarkan prediksi curah hujan bulanan BMKG yang dikutip dalam laporan tersebut, sejumlah wilayah Sumut diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 100–300 milimeter per bulan.

Wilayah tersebut mencakup Langkat, Deli Serdang, Kota Medan, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, dan Toba.

Adapun curah hujan kategori tinggi, yakni 300–500 milimeter per bulan, diprediksi terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan beberapa wilayah Kepulauan Nias.

BMKG juga memprediksi musim hujan 2026/2027 mulai berlangsung di sebagian wilayah Indonesia pada November. Namun, waktu awal musim hujan berbeda-beda di setiap daerah.

Karena itu, Makmur meminta pemerintah mengintegrasikan informasi prakiraan cuaca dengan kondisi lapangan. Perhatian khusus perlu diberikan pada daerah aliran sungai, permukiman di bantaran sungai, lereng rawan longsor, dan wilayah yang memiliki riwayat bencana.

Perkuat Mitigasi dan Kesiapan Evakuasi

Makmur mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pemerintah kabupaten/kota memeriksa kesiapan personel dan peralatan evakuasi.

Pemerintah juga perlu memastikan jalur penyelamatan, tempat pengungsian, dan sistem peringatan dini berfungsi dengan baik. Selain itu, pembersihan drainase dan saluran air perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko genangan.

“Mitigasi tidak boleh menunggu bencana terjadi. Kita harus menggunakan waktu yang tersedia untuk memperbaiki infrastruktur, mempersiapkan personel, dan memastikan masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat muncul,” kata Makmur.

Makmur menegaskan, percepatan proyek pengendalian banjir perlu disertai pengawasan dan koordinasi lintas pemerintahan. Pemprov Sumut juga perlu menetapkan target penyelesaian yang jelas untuk setiap proyek yang masih berjalan.

Menurut dia, pemerintah perlu memetakan pekerjaan berdasarkan tingkat kerawanan dan urgensi. Dengan demikian, sumber daya dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan penanganan segera.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memperkuat perlindungan dan keselamatan masyarakat Sumatera Utara.