Purbaya: Satgas P2SP Tuntaskan 65 Hambatan Usaha, Pengusaha Diminta Aktif Laporkan Kendala Investasi

SUMUTNOMICS.COM | Pemerintah telah menyelesaikan 65 laporan hambatan berusaha yang masuk melalui Kanal Debottlenecking milik Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi investasi dengan memangkas berbagai kendala birokrasi dan regulasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, 65 laporan yang telah diselesaikan merupakan sebagian dari 164 aduan yang diterima sejak kanal lapor.satgasp2sp.go.id diluncurkan pada Desember 2025.

Menurut Purbaya, sidang penyelesaian hambatan usaha digelar secara terbuka hampir setiap pekan di Kementerian Keuangan untuk memastikan setiap persoalan investasi dapat ditangani secara cepat.

Salah satu persoalan yang berhasil diselesaikan adalah hambatan pada proyek LNG Abadi Blok Masela di Maluku yang dikelola Inpex Masela Ltd. dengan nilai investasi mencapai US$20,9 miliar.

“Proyek gas ini sudah ada sejak 20 tahun. Kami pecahkan masalah yang diadukan oleh pemilik usahanya dalam satu pertemuan. Jadi, saya kira dalam satu bulan setiap tantangan dapat dihilangkan,” ujar Purbaya saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Selasa (4/8/2026).

Selain proyek Masela, Satgas P2SP juga menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Jawa Timur.

Menurut Purbaya, proyek tersebut sempat menghadapi risiko gagal bayar kepada kreditur akibat tidak tersedianya alokasi Biaya Layanan Pengelola Sampah (BLPS) dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025. Kondisi itu menyebabkan kekurangan pendanaan sekitar Rp120 miliar.

“Jadi, kami putuskan dalam pertemuan tersebut agar pemerintah tetap terus membayarnya dan pada hari selanjutnya kami langsung salurkan dana pembayarannya. Dari situ, kami bisa melihat kepastian kebijakan dan kecepatan dalam pemecahan masalah yang bisa menentukan apabila investasi bisa sukses,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengajak pelaku industri otomotif memanfaatkan kanal pengaduan Satgas P2SP apabila menghadapi kendala investasi maupun hambatan dalam menjalankan usaha.

Ia mengungkapkan, berdasarkan diskusi dengan pelaku industri yang tergabung dalam Gaikindo, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan berkaitan dengan pembiayaan sektor otomotif. Pemerintah, kata dia, siap menindaklanjuti berbagai laporan tersebut melalui mekanisme Satgas.

Purbaya menegaskan koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian hambatan investasi. Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah juga menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai target.

Satgas P2SP sendiri melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kini, satgas tersebut telah diintegrasikan ke dalam Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.